Banjir dan PKL Banjirkanal Timur

BANJIRKANAL Timur Bocor di Empat Titik”. Demikianlah judul berita di Harian Suara Merdeka, Kamis 18 Juni 2009. Dalam berita tersebut dijelaskan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Kota Semarang, menemukan empat titik kebocoran di Banjirkanal Timur.

Menurut Kepala Dinas PSDA dan ESDM Fauzi MT, kebocoran itu menjadi penyebab tergenangnya permukiman warga di kawasan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kebocoran tanggul diakibatkan oleh ulah pemilik kios yang mengepras tanggul untuk memperluas bangunan. Pengeprasan mengurangi kekuatan tanggul. Saat air sungai meluap, titik yang dikepras itu bocor. Air dari Banjirkanal Timur pun mengalir deras ke permukiman warga di sekitarnya.

Walaupun tidak menempati sebagai headline edisi Semarang Metro, namun berita tersebut cukup menarik. Jika dicermati, terdapat dua persoalan utama dalam kasus banjir tersebut.

Pertama, secara teknis Banjirkanal Timur merupakan sebuah sungai bertanggul di wilayah perkotaan. Hulu sungai ini, berada di wilayah perbatasan Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bagian hulu ditandai dengan adanya bendungan, yang dibangun sejak zaman Belanda. Sungai ini memperoleh aliran dari Kali Penggaron, yang oleh warga di Rowosari disebut Kali Gede. Aliran Kali Penggaron tersebut bermula dari Gunung Ungaran, dan kemudian melalui wilayah hutan lindung Penggaron.

Aliran sungai tersebut kemudian terus turun hingga melalui wilayah Banyumeneng dan kemudian memecah. Sebagian terus ke Demak, sebagian lagi masuk ke Klipang.

Sesampai di Klipang, aliran sungai ini kembali dibagi, yakni ke Banjirkanal Timur dan ke Kali Babon. Saat ini sedang diupayakan untuk menambah aliran, yakni dengan sudetan Dombo-Sayung.

Berdasarkan pengamatan, kondisi sebagian daerah aliran sungai (DAS) Penggaron, saat ini sudah mengalami perubahan. Wilayah di Ungaran Timur dan Tembalang yang semula perkebunan dan sawah, kini telah berubah menjadi permukiman. Hal ini mengakibatkan debit sungai meningkat, bahkan bisa sampai 25 kalinya. Sungguh mengerikan membayangkan kondisi tersebut.

Betapa tidak, ancaman luapan sungai tersebut, kini menjadi kian besar. Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, bukan hanya menambah debit air, tetapi juga memperbanyak sedimen.

Secara teoritis, kondisi tersebut bisa diperbaiki dengan mengacu pada Delta Q Zero Policy. Secara teknis, kebijakan tersebut bisa diterjemahkan dengan pembangunan embung, waduk, terjunan-terjunan, sumur resapan, dan pengendalian tata guna lahan.

Namun fakta menunjukkan bahwa pembuatan bangunan-bangunan pengairan semacam itu tidak pernah dilakukan. Maka tidak heran, jika dalam beberapa tahun terakhir ini, kemungkinan Banjirkanal Timur meluap menjadi semakin besar.

Tanggul

Dengan kondisi semacam ini, fungsi tanggul sungai menjadi sangat penting. Ketika terjadi peningkatan debit, tanggul itu merupakan satu-satunya harapan warga untuk selamat dari ancaman bencana.

Namun harapan tersebut tinggalah harapan. Di sepanjang tepi tanggul di sebelah barat sungai, sejak puluhan tahun silam sudah ada bangunan-bangunan semi permanen milik pedagang kaki lima. Mereka menjual beragam jenis barang, mulai dari sepeda bekas, sampai komponen mobil dan sepeda motor.

Bangunan-bangunan tersebut, semula memang hanya sekadar menempel di tanggul. Namun kemudian, kebutuhan akan ruang membuat pemilik bangunan lebih memilih mengorbankan keselamatan, dengan mengepras tanggul.

Akibatnya, pengaman itu pun bocor dan ketika debit meningkat, air masuk ke permukiman melalui bagian-bagian yang lemah tersebut.

Wilayah di tepi tanggul sungai, sebenarnya telah diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai.

Dalam peraturan itu disebutkan, garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Hal ini berarti tidak boleh ada satupun bangunan yang menempel ke tanggul, walaupun itu hanya berupa tempat dasaran PKL.

Namun PKL Barito dalam hal ini juga tidak bisa 100% menjadi tumpuan kesalahan. Semula, mereka menempati lapangan di depan Stasiun Tawang. Oleh pemerintah, mereka kemudian dipindah ke Barito.

Sedangkan kini lapangan itu kini telah diubah menjadi sebuah kolam retensi, untuk menampung air hujan yang jatuh di kawasan Kota Lama. Dengan kondisi semacam itu, persoalan Banjirkanal Timur, ternyata bukan hanya persoalan teknis hidrologi, tetapi juga akibat kebijakan Pemkot yang tidak memperhatikan visi ke depan. Dengan kata lain, persoalan banjir tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab para PKL, tetapi juga Pemkot dan Pemprov.

Bahkan pemerintah memiliki porsi tanggung jawab paling besar. Hal ini karena penataan dan penempatan PKL, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pasar.(Purwoko)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s